PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di sejumlah wilayah di Indonesia serentak akan digelar di 171 daerah, terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Oleh karena itu, jelang pesta demokrasi rakyat ini, segenap masyarakat Indonesia diajak berpartisipasi memberikan hak pilihnya. Sekaligus diimbau waspada dan bijak menyikapi berbagai berita berkonten hoax dan ujaran kebencian yang diprediksi bakal meningkat di jagat maya.
Bijak dan cerdas bermain medsos
Di era yang serba globalisasi dan digitalisasi ini, seruan smart–and wisely untuk cerdas dan bijak bermedsos tersebut menjadi sangat aktual. Pasalnya jejaring sosial adalah instrumen jitu serta sasaran empuk untuk penyebaran hoax, hate speech dan kampanye negatif.
Hanya sekali klik, maka info itu akan goes viral.
Pesta demokrasi rakyat ini bisa rusak, bila konten negatif itu dibiarkan subur menjamur di jejaring medsos yang tujuannya tak lain adalah untuk menjatuhkan calon kepala daerah atau partai politik (parpol).
Munculnya hate speech (ujaran kebencian) dan berita bohong yang tidak benar di media sosial itu dikhawatirkan juga bisa ‘memantik’ perselisihan antara kubu kedua pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur yang akhirnya merusak suasana Pilkada yang kondusif dan aman.
Tanggungjawab bersama
Sebagai warga negara Indonesia yang punya hak pilih aktif, apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan kampanye negatif di sejumlah platform media sosial?
Untuk menangkal itu, Polri menggandeng Keuskupan Agung Pontianak agar bersama-sama merapatkan barisan memerangi dan menindak tegas ujaran kebencian yang ditengarai akan semakin marak terjadi dalam masa kampanye Pilkada 2018.
Sinergi bersama
Gathering menggalang sinergi bersama itu terjadi di Wisma Immaculata di kompleks Susteran SFIC, persis di belakang Katedral Pontianak, hari Selasa 27 Maret 2018. Pertemuan itu mengusung sub tema “Optimalisasi Peran Keuskupan Agung Pontianak untuk Menciptakan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang Kondusif Pada Pelaksanaan PilkadaI 2018 di Kalbar”.
Hadir sebagai narasumber utama yakni Kapolda Kalbar Irjen Pol Drs. Didi Haryono, SH., MH.
Dukungan terselenggaranya pertemuan ini juga datang dari Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yaitu Wajidi Sayadi dan Direktur Binmas Kombespol Mujiyono beserta segenap oknum aparat keamanan lainnya.
Berbicara di hadapan peserta yang terdiri dari para imam, biarawan-biarawati se-Keuskupan Agung Pontianak dan awam, Kapolda Kalbar Irjen Pol Drs. Didi Haryono, SH., MH telah diundang Keuskupan Agung Pontianak yang dengan senang hati mau diajak mendukung seluruh agenda nasional maupun daerah terkait dengan Pilkada 2018.
Salah satunya adalah memberantas hoax yang dapat memecah belah persaudaraan, bahkan persatuan dan kesatuan sebagai warga negara Indonesia.
Satuan tugas kerja
Pihak Polri di Kalbar siap berkontribusi dan bersinergi dengan pihak Gereja Katolik di KAP dan seluruh komponen masyarakat serta pemangku pelaksana Pilkada 2018 dalam menciptakan Kampanye Damai.
Kerjasama dengan beberapa lembaga ini dapat menjadi jurus jitu untuk menangkal hoax yang beredar di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat.
“Polda Kalbar telah membentuk satgas-satgas guna mendeteksi dan memantau penyebaran berita bohong di media sosial di antaranya Satgas Anti Hoax, Satgas Nusantara, dan Satgas Transnational Crime. Semuanya sudah berjalan dan bisa dipantau di Mapolda Kalbar,” pungkasnya.
Ajakan untuk menjaga dan melestarikan suasana yang damai di Kalimantan Barat ini juga disampaikan oleh Mgr. Agustinus Agus Uskup Agung Pontianak.
Menurut Mgr. Agustinus Agus, Gereja Katolik juga punya tanggungjawab untuk menjaga suasana damai dan kondusif dalam masyarakat. “Jika suasana dalam masyarakat tidak damai, maka semuanya akan terganggu,” ungkap Uskup.
Di sela-sela coffee break terjadi acara sesi foto bersama.
Deklarasi anti hoax
Lalu Mgr. Agus bersama seluruh peserta mengucapkan deklarasi damai anti hoax yang berbunyi sebagai berikut:
“Kami, Umat Katolik se-Keuskupan Agung Pontianak Kalimantan Barat:
- Menolak berita hoax yang dapat memecah belah persatuan bangsa;
- Mendukung kepolisian melakukan penegakan hukum untuk memberantas pelaku hoax;
- Siap mendukung Pilkada Kalbar berjalan dengan damai dan menjaga pluralisme di Kalbar.”
Sumber: Diolah dari informasi Humas Polda Kalbar.
Kredit foto: Humas Polda Kalbar.
