SETIAP tanggal 3 Desember, dunia memperingati Hari Disabilitas Internasional untuk memberi dukungan, perhatian, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Klasifikasi internasional (ICF atau The International Classification of Functioning, Disability and Health) mendefinisikan disabilitas sebagai istilah umum untuk gangguan, keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi seseorang dalam kehidupan harian.
Apa yang sebaiknya kita lakukan?
Lebih dari satu miliar orang, sekitar 15% dari populasi dunia, diperkirakan hidup sebagai difabel. Antara 110 juta (2,2%) sampai 190 juta (3,8%) orang dewasa mengalami kesulitan yang signifikan dalam fungsi harian.
- Anak difabel cenderung tidak bersekolah dibandingkan anak normal, misalnya perbedaan persentase antara anak difabel cacat dan anak normal yang lulus SD adalah 10% di India dan 60% di Indonesia.
- Orang difabel lebih mungkin untuk menjadi pengangguran dibandingkan orang normal. Data global menunjukkan bahwa tingkat lapangan kerja lebih rendah untuk laki-laki difabel (53%) dan perempuan difabel (20%), dibandingkan laki-laki normal (65%) dan perempuan (30%).
Di negara maju (OECD atau The Organisation for Economic Co-operation and Development), tingkat kerja difabel (44%) atau setengah lebih sedikit dibandingkan orang normal (75%).
Padahal, pasal 25 dari Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities) memperkuat hak para difabel untuk mencapai standar tertinggi perawatan kesehatan, tanpa diskriminasi.
Para difabel terbukti memerlukan perawatan kesehatan yang lebih mahal daripada orang normal, tetapi kebutuhannya yang tidak terpenuhi (‘unmet needs for health care’), justru lebih besar.
Survei tentang orang dengan gangguan mental serius, menunjukkan bahwa 50% dari orang di negara maju, dan 85% di negara berkembang, tidak menerima pengobatan pada 1 tahun sebelum penelitian tersebut dilakukan.
Kegiatan promosi dan pencegahan di bidang kesehatan, juga jarang menjangkau orang difabel. Misalnya perempuan difabel kurang mendapat kesempatan dalam pemeriksaan skrining untuk kanker payudara dan kanker leher rahim, dibandingkan wanita normal.
Orang dengan gangguan intelektual cenderung tidak diperiksa kesehatan (medical check up). Penyandang difabel sangat rentan terhadap kekurangan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Selain itu, juga mengalami kerentanan yang lebih besar terhadap kondisi sekunder, co-morbid, penyakit yang berhubungan dengan penambahan usia, berperilaku yang berisiko terjadinya gangguan kesehatan dan tingkat yang lebih tinggi dari kematian dini pada usia muda.
Kondisi sekunder terjadi dan terkait dengan kondisi kesehatan primer disabilitasnya, sehingga dapat diprediksi dan sebenarnya dapat dicegah. Misalnya ulkus tekanan pada anggota gerak atau pantat, infeksi saluran kemih, osteoporosis, dan nyeri.
Kondisi co-morbid terjadi bersamaan dan tidak ada hubungannya dengan kondisi kesehatan utama, yang terkait dengan disabilitas.
Misalnya prevalensi diabetes pada orang dengan skizofrenia adalah sekitar 15%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat umum yang hanya 2-3%. Proses penuaan untuk beberapa kelompok difabel dimulai lebih awal dari biasanya.
Sebagai contoh beberapa orang dengan gangguan perkembangan, sudah akan menunjukkan tanda penuaan dini, pada usia 40-an tahun.
Keterjangkauan biaya pelayanan kesehatan dan transportasi adalah dua alasan utama, mengapa orang difabel tidak menerima perawatan kesehatan yang dibutuhkan di negara berpenghasilan rendah, seperti di Uttar Pradesh dan Tamil Nadu negara bagian India.
Di sana hanya 33% orang normal yang tidak mampu membayar biaya perawatan kesehatan, dibandingkan dengan 53% orang difabel. Akses jalan yang tidak rata ke bangunan rumah sakit atau puskesmas, sedikitnya peralatan medis yang dapat diakses, signage atau penanda arah yang terbatas, pintu yang sempit, fasilitas kamar mandi yang tidak memadai, dan area parkir tidak standar, dapat menciptakan hambatan untuk kaum difabel yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Selain itu, wanita difabel dengan kesulitan mobilitas, seringkali tidak dapat mengakses skrining kanker payudara dan serviks, karena peralatan mamografi ternyata hanya dirancang untuk wanita yang mampu berdiri.
Orang difabel dua kali lebih mungkin menjumpai keterampilan petugas kesehatan yang tidak memadai, untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Selain itu, mereka empat kali lebih mungkin diperlakukan buruk dan hampir tiga kali lebih mungkin untuk ditolak, oleh petugas kesehatan.
Asuransi kesehatan swasta biasanya tertutup untuk orang difabel, dan tidak menyediakan premi yang lebih terjangkau.
Untuk itu, negara seharusnya hadir sebagai penjamin biaya kesehatan, agar orang difabel mendapatkan manfaat yang sama dengan orang normal, dapat juga memperolah perawatan kesehatan yang komprehensif, sebagaimana telah diatur dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dalam penjaminan biaya oleh BPJS Kesehatan di Indonesia.
Selain itu, fasilitas kesehatan sebaiknya juga menyediakan berbagai modifikasi dan penyesuaian untuk memfasilitasi akses.
Misalnya mengubah tata letak fisik klinik, untuk menyediakan akses bagi orang difabel dengan kesulitan mobilitas atau mengkomunikasikan informasi kesehatan, dalam format yang dapat diakses, seperti penggunaan huruf Braille.
Memberdayakan orang difabel untuk memaksimalkan kesehatan mereka dengan memberikan informasi, pelatihan, dan dukungan sosial.
Mempromosikan rehabilitasi berbasis masyarakat (CBR atau community-based rehabilitation) untuk memudahkan akses bagi orang difabel dalam layanan kesehatan. selain itu, juga mengintegrasikan topik disabilitas dalam program pendidikan tingkat sarjana dan pendidikan berkelanjutan bagi semua jenis petugas kesehatan, juga pada para pekerja kesehatan komunitas, sehingga mereka dapat lebih berperan dalam layanan kesehatan tahap preventif.
Kebutuhan kaum difabel dalam layanan kesehatan, masih sering tidak terpenuhi.
Sudahkah kita (sedikit) berpihak kepada para difabel di sekitar kita?
