SEPANJANG hari Jumat pagi, siang, hingga malam tanggal 16 Januari 2020 kemarin dan bahkan sampai Sabtu siang (17/1/2020) ni mulai heboh di jalur medsos dengan informasi “breaking news”.
Isinya mengabarkan bahwa Paus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia bulan September 2020 mendatang.
G-to-G
Di mana pun, kunjungan pastoral setiap Paus ke banyak negara itu masuk kategori perbincangan dan kesepakatan bersama antarnegara dan pemerintahan.
Istilahnya “G-to-G”, karena menyangkut protokol keamanan, akomodasi, biaya penyelenggaraan, dan seterusnya.
Jadi kalau pun nanti Paus akan datang mengunjungi Indonesia ––andaikan saja memang menjadi seperti itu– maka persoalan itu masuk ranah keputusan bersama antara Pemerintah RI dan Pemerintah Tahta Suci Vatikan.
Mitra kerja pemerintah
Lalu di mana peran KWI atau Gereja Katolik Indonesia? Tentu, KWI dan Gereja Katolik Indonesia juga akan berperan sangat penting.
Pada hemat penulis, peran KWI atau Gereja Katolik Indonesia akan menjadi semacam “mitra kerja” Pemerintah dalam menyambut tamu agung tersebut.
Dengan demikian, semua urusan protokoler menjadi urusan dan tanggungjawab negara atau pemerintah, sedangkan “acara-acara internal” seperti Perayaan Ekaristi dan pertemuan-pertemuan dengan sejumlah tokoh Gereja akan itu menjadi ranah Gereja.
Mencari verifikasi “kebenaran” informasi
Nah, kembali pada pertanyaan penting di atas. Benarkah Paus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia –seperti desas-desus yang muncul di jalur medsos- bulan September 2020 mendatang?
Tentang isu penting yang belum jelas ini, Sesawi.Net langsung menghubungi KBRI Vatikan di Roma melalui jalur percakapan pribadi dengan Dubes RI untuk Tahta Suci Vatikan Bapak HE Antonius Agus Sriyono.
Tujuannya adalah mencari “kebenaran” atas isu yang simpang-siur yang belum ada kejelasan dan kepastiannya.
Sampa sekarang ini, belum ada informasi dan konfirmasi tentang hal itu. Demikian kurang lebih jawaban Pak Dubes.
Karena itu, sepanjang belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan baik oleh Vatikan maupun Pemerintah RI, maka sebaran di jalur medsos itu masuk kategori “hoaks”.
Mengapa demikian?
Itu karena medsos tidak pernah melakukan tahapan kerja yang di dalam industri media massa sudah menjadi “pakem kerja” khas jurnalistik (SOP-nya). Yakni, upaya melakukan proses verifikasi untuk mencari “kebenaran” atas sebuah atau beberapa informasi yang awalnya sifatnya masih “simpang-siur” atau hanya dimunculkan hanya berdasarkan “katanya begitu” atau “kata orang”.
Cirikhas sangat penting yang membedakan
Harap diingat dalam diskusi soal “benar-tidaknya” Paus Fransiskus akan datang mengunjungi Indonesia di bulan September 2020 ini ada persoalan serius yang mesti kita perhatikan bersama.
Yakni, tentang perbedaan sangat signifikan antara apa itu medsos dan press atau pers dalam bahasa Indonesia. Juga sering disebut dengan istilah media massa.
Menurut Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI Rosarita Niken Widiastuti, di situ ada perbedaan sangat penting dan sifatnya substantif fundamental antara medsos dan pers.
“Dalam hal ini adalah upaya mencari kebenaran sebuah atau beberapa informasi. Di sini kita bicara tentang proses verifikasi atas benar-tidaknya informasi,” ungkap Niken dalam forum acara Natalan 2019 dan Tahun Baru 2020 yang dibesut PWKI (Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia) di Gedung Lemhannas di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020) semalam.
Acara ini dihadiri oleh banyak jenderal TNI-Polri, sejumlah pejabat pemerintah, pengusaha, dan seorang staf khusus Presiden RI.
Niken tidak secara spesifik bicara tentang soal benar-tidaknya “informasi” Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia. Ia hanya memaparkan sebuah inspiring speech yang diharapkan bisa menjadi sebuah insight penting bagi khalayak penggiat media massa yang tergabung dalam forum PWKI.
Di era sekarang ini, kata Niken dalam pidato inspiratifnya itu, medsos memang sudah berjaya di mana-mana.
Setiap orang kini bisa menjadi “wartawan”, hanya karena dia punya HP Android.
Di mana ada kejadian, dia langsung bisa membuat dokumentasi foto dan merilis sebuah “narasi informasi” sesuai persepsinya sendiri atas sebuah “peristiwa” yang terjadi di depan matanya.
Ini tidak berhenti di situ saja. Berkat teknologi digital nirkabel, orang lain juga dimampukan bisa menduplikasi “informasi” tersebut dan kemudian menjadikannya viral di jagad medsos.
Berita atau bukan?
Pertanyaannya sekarang, demikian gugat Sekjen Kominfo RI Niken Widiastuti dalam inspiring speech di forum PWKI tersebut, apakah “produksi informasi” hasil garapan “wartawan instan” melalui jalur medsos itu bisa dikatakan sebagai “berita”?
“Pokok penting inilah yang perlu diketahui masyarakat,” kata Niken yang dari hidupnya sendiri pernah mengalami bagaimana serunya dinamika “mencari berita” saat dia masih menjadi wartawan RRI Yogyakarta dan kemudian menjadi Direktur RRI Jakarta.
“Perbedaan paling mendasar antara medsos dan pers adalah soal proses verifikasi mencari kebenaran atas sebuah atau beberapa informasi yang beredar di masyarakat,” tandas Sekjen Kominfo Niken.
Medsos vs Pers
Medsos biasanya “berhenti” hanya pada kegiatan menyebarkan informasi. Tidak peduli apakah sebaran “informasi” itu konten narasinya benar sesuai fakta atau tidak. Apakah memang ada kejadian atau tidak. Juga tidak peduli akan dampak serius yang bisa terjadi karena sebaran informasi yang tidak akurat narasi maupun konten informasinya.
Yang penting, demikian Niken, “pengguna medsos itu bisa merasa diri ‘Akulah yang pertama’ berhasil mendapatkan informasi tersebut.” Dan tak jarang klaim seperti itu membuat orang berbangga hati.
“Pers atau media massa tidak seperti itu,” kata Sekjen Kominfo RI Niken Widiastuti.
Menurut Niken, setiap wartawan sebuah industri media massa mainstream yang memproduksi berita-berita kategori serius–-apakah itu media cetak, audio-visual TV, atau bahkan online pun— pasti akan melakukan langkah penting selanjutnya. Dan itu sudah menjadi pakem baku bagi para wartawan “serius” di dunia jurnalistik.
“Pers punya standard operating procedure baku dalam dunia jurnalistik. Yakni, pers harus selalu melakukan proses verifikasi atas informasi yang diterima, entah dari mana dan melalui jalur apa. Proses verifikasi cross-check dilakukan dengan cara menghubungi berbagai pihak untuk memastikan bahwa informasi itu benar sesuai konteks peristiwanya,” jelas Niken di forum PWKI di Gedung Lemhannas semalam.
Sebaran informasi apa pun konten narasinya namun kalau belum dilakukan proses verifikasi untuk mencari dan menentukan kebenaran, maka hal itu bisa dikatakan masuk kategori hoaks atau fake news.
Nah, dalam konteks inilah, maka Sesawi.Net di hari Jumat (17/1/2020) pagi kemarin mencoba menghubungi pihak terkait yang barangkali tahu-menahu soal isu benarkah ada agenda bahwa Paus Fransiskus akan datang mengunjungi Indonesia di bulan September 2020 mendatang.
