Pengamat politik Yudhi Latif mengatakan demokrasi Indonesia perlu memiliki ruang keterwakilan bagi kelompok minoritas.
“Minoritas harus punya wakil di pemerintahan maupun dalam pembuatan kebijakan. Saat ini yang terjadi adalah minoritas sering dimanfaatkan sebagai alat oportunisme politik,” ujar Yudhi dalam Kongres Nasional untuk Perubahan di Gedung YTKI, Jakarta, Kamis.
Oleh karena itu, Yudhi menilai perlu dilakukan perubahan untuk memperluas dan memperdalam demokrasi.
Menurut dia, Indonesia saat ini berada dalam keadaan yang mengutamakan kebebasan, padahal demokrasi bukan sekadar bebas tapi juga harus adil.
“Setelah reformasi demokrasi pada 1998 yang sangat parsial terjadi, muncul kebebasan. Orang mengira dengan kebebasan tirani berakhir. Kenyataannya masih ada karena tidak ada keadilan,” kata Yudhi.
Lebih lanjut, Yudhi menjelaskan demokratisasi seharusnya meniru semboyan Revolusi Prancis, yakni ’liberte’, ’egalite’, ’fraternite’ atau kebebasan, kesetaraan, persaudaraan.
Kebebasan bersaudara dinilai signifikan dalam demokratisasi Indonesia yang kondisinya majemuk dalam berbagai segi kehidupan.
Di situlah, menurut Yudhi, ruang keterwakilan kelompok atau golongan minoritas bisa melakukan fungsinya.
Ia mencontohkan kasus-kasus berbau keagamaan seperti Gereja Yasmin, Ahmadiyah, dan Islam Syiah terjadi karena mereka tidak memiliki wakil dalam pemerintahan maupun pengambil kebijakan.
“HAM bagi minoritas hanya berlaku sejauh bermanfaat bagi pemangku kepentingan,” kata Yudhi.
Menurut Yudhi, mewujudkan masyarakat yang bebas, setara atau adil, dan damai merupakan kewajiban negara dalam menegakkan demokrasi.
“Pertama, demokrasi akan berarti bagi Indonesia jika negara secara inklusif dapat menyatukan keberagaman yang ada ke dalam konstitusi, bukan didasarkan pada keterpilihan suara terbanyak,” kata dia.
Kewajiban kedua adalah menegakkan demokrasi yang tidak hanya mengarah pada emansipasi politik, tapi juga ekonomi.
Pasalnya, Yudhi mengatakan dalam konstitusi Indonesia, negara adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mewujudkan keadilan bagi kesejehteraan sosial.
“Artinya, politik tanpa ekonomi berarti kemerdekaan belum tercapai,” kata Yudhi.
Untuk mewujudkan demokratisasi yang luas dan dalam itu, Yudhi mengajak masyarakat Indonesia, baik pemerintah maupun pembuat kebijakan untuk kembali kepada semangat konstitusi yang didasarkan pada Pancasila.
“Demokratisasi di Indonesia selama ini gagal karena tidak berdasarkan Pancasila,” kata dia.
