YPPK Keuskupan Timika Butuh Tambahan Guru Kontrak

YAYASAN Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Tillemans Keuskupan Timika, Papua masih membutuhkan tambahan tenaga guru-guru kontrak untuk mengajar pada sekolah-sekolah pedalaman dan pesisir Kabupaten Mimika.

Ketua YPPK Tillemans, Paul Weti di Timika, Rabu mengatakan sejak 2006, pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) untuk mendanai gaji 50 guru kontrak yang bertugas pada 27 sekolah dasar di wilayah pesisir dan pedalaman Mimika.

Dari evaluasi yang dilakukan YPPK Tillemans, disimpulkan bahwa kuota guru kontrak perlu ditambah karena kebutuhan di lapangan.

Menurut Paul, di atas kertas jumlah guru yang bertugas pada 27 SD YPPK di wilayah pesisir dan pedalaman Mimika sebetulnya sudah cukup, bahkan berlebihan.

Selain guru kontrak dari YPPK Tillemans Keuskupan Timika, sekolah-sekolah YPPK di wilayah pesisir dan pedalaman Mimika juga diisi oleh tenaga guru PNS. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak guru terutama guru-guru berstatus PNS sering tidak pernah berada di tempat tugas.

“Jumlah guru yang setiap saat hadir di sekolah tidak mencerminkan SK yang ditugaskan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika,” tutur Paul.

Ia mengatakan, aktivitas belajar-mengajar pada 27 SD YPPK Tillemans terutama di wilayah pesisir dan pedalaman selama ini sangat terbantu dengan adanya guru kontrak Keuskupan Timika yang setiap saat selalu berada di tempat tugas.

“Ketika di satu sekolah ada tenaga guru kontrak dari Keuskupan Timika sebanyak empat sampai lima orang maka sudah pasti kegiatan belajar mengajar di sekolah itu berjalan baik. Tapi kalau hanya ada satu atau dua guru kontrak di satu sekolah, KBM sulit berjalan normal,” jelasnya.

Paul mengatakan akhir-akhir ini ada satu-dua orang guru kontrak Keuskupan Timika yang terjangkit “virus malas”  dari guru-guru lain. Guru-guru malas tersebut langsung diberhentikan dari tugas mereka.

“Kami berharap LPMAK bisa menambah alokasi dana untuk merekrut guru kontrak Keuskupan Timika sehingga sekolah-sekolah di pedalaman dan pesisir bisa bangkit kembali seperti pada era tahun 1960-an hingga 1980-an,” harap Paul.

Gaji ke yayasan

Paul mengakui hingga kini YPPK Tillemans Keuskupan Timika masih sulit mengatur para guru berstatus PNS yang ditempatkan di sekolah-sekolah YPPK lantaran seluruh hak-hak mereka tidak disalurkan melalui yayasan tetapi langsung melalui Dinas Dikbud Mimika.

Jika pemerintah mengharapkan agar terjadi pembenahan total terhadap kinerja para guru PNS yang bertugas di wilayah pedalaman dan pesisir Mimika, maka seluruh hak berupa gaji dan tunjangan para guru tersebut disalurkan melalui yayasan.

“Kalau mau berubah maka satu-satunya cara yang paling efektif adalah serahkan penanganan gaji dan tunjangan lainnya kepada yayasan. Ketika guru tidak masuk mengajar sampai berbulan-bulan maka gajinya akan kami kembalikan ke kas negara. Yang terjadi selama ini orang yang tidak mengajar berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gajinya tetap dibayar. Seharusnya guru-guru yang bermental seperti itu dipecat saja,” tegas Paul.

Ia menambahkan, masih banyak kepala sekolah dan guru-guru yang bertugas di sekolah YPPK di wilayah pesisir dan pedalaman Mimika baru berangkat ke tempat tugas saat hendak menghadapi ujian nasional.

Setiap saat para kepala sekolah dan guru-guru yang bersangkutan selalu mondar-mandir di Kantor Dinas Dikbud Mimika dan luntang-lantung di Kota Timika tanpa alasan yang jelas.

Lebih ironis lagi, katanya, dana bantuan dari pemerintah ke sekolah-sekolah seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Papua maupun APBD Mimika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mekanisme evaluasi dana BOS selama ini, menurut Paul, justru mendidik para kepala sekolah untuk melakukan penipuan dan penyelewengan karena jika ditemukan ketidakberesan dalam pemanfaatannya disarankan untuk diperbaiki.

Jika mau berubah, katanya, setiap bentuk penyelewengan penggunaan uang negara seharusnya diproses ke ranah hukum yang berujung di kursi pesakitan di pengadilan agar memberikan efek jera kepada orang lain.