MARI kita bedah Progam Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif Hukum Tata Negara.
Progam MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Di samping manfaatnya dari aspek kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia, program ini juga memunculkan perdebatan dari sudut pandang hukum tata negara; terutama ketika pembiayaannya ditempatkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan.
Persoalan yang kemudian mengemuka bukanlah apakah MBG merupakan program yang baik atau tidak, melainkan apakah penempatannya dalam anggaran pendidikan telah sejalan dengan amanat konstitusi.
Mandat Konstitusi tentang Anggaran Pendidikan
Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”
Ketentuan tersebut merupakan perintah konstitusi yang mewajibkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengalokasikan sedikitnya 20 persen APBN dan APBD bagi sektor pendidikan.
Mandat ini kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan anggaran pendidikan sebagai instrumen utama. Ini untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.
Karena itu, kewajiban mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan tidak boleh dipahami sekadar sebagai pemenuhan angka administratif. Konstitusi menghendaki agar anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional secara berkelanjutan.
Makna yuridis Anggaran Pendidikan
Secara yuridis, frasa “untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” mengandung konsekuensi bahwa setiap rupiah yang dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan harus memiliki hubungan yang nyata (direct nexus) dengan penyelenggaraan fungsi pendidikan.
Dengan demikian, konstitusionalitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sumber pembiayaannya, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi secara rasional terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Artinya, pemenuhan alokasi minimal 20 persen tidak cukup dipandang sebagai kewajiban fiskal semata. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa penggunaan anggaran tersebut benar-benar memperkuat sistem pendidikan.
Pandangan Mahkamah Konstitusi
Dalam beberapa putusannya terkait pengujian Undang-Undang APBN, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penegasan bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tidak boleh dimaknai hanya sebagai kewajiban memenuhi angka minimal 20 persen.
Mahkamah memandang bahwa anggaran pendidikan merupakan instrumen konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara atas pendidikan yang bermutu. Oleh sebab itu, pemenuhan persentase anggaran tidak boleh dilakukan melalui rekayasa administratif ataupun klasifikasi anggaran yang mengabaikan substansi penyelenggaraan pendidikan.
Dengan kata lain, ukuran konstitusional tidak berhenti pada besarnya alokasi anggaran, tetapi juga mencakup kesesuaian penggunaannya dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diperintahkan UUD 1945.
Kedudukan Program MBG
Dalam perspektif hukum tata negara, Program Makan Bergizi Gratis dapat diposisikan sebagai layanan penunjang pendidikan (supporting educational service), sepanjang memiliki hubungan fungsional yang jelas dengan proses pendidikan.
Hubungan tersebut dapat dibenarkan apabila MBG terbukti meningkatkan kesiapan belajar peserta didik, memperbaiki konsentrasi di kelas, meningkatkan kehadiran, mengurangi angka putus sekolah, serta mendukung tumbuh kembang anak yang pada akhirnya berdampak terhadap kualitas pembelajaran.
Dalam konstruksi demikian, MBG bukan merupakan komponen inti pendidikan, melainkan instrumen pendukung bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional.
Komponen inti pendidikan harus tetap jadi prioritas
Meski memiliki fungsi penunjang, secara konstitusional prioritas pembiayaan pendidikan tetap harus diarahkan kepada komponen-komponen utama penyelenggaraan pendidikan.
Komponen tersebut meliputi penyediaan guru dan tenaga kependidikan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan operasional sekolah, pengembangan kurikulum, peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, pemberian beasiswa, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan pendidik.
Komponen-komponen tersebut merupakan fondasi utama penyelenggaraan pendidikan nasional.
Oleh karena itu, keberadaan Program MBG tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi pembiayaan terhadap unsur-unsur fundamental tersebut.
Batas konstitusional penempatan MBG dalam Anggaran Pendidikan
Secara konstitusional, penempatan MBG sebagai bagian dari anggaran pendidikan masih dapat dipertahankan, apabila pemerintah mampu menunjukkan hal berikut. Yakni, bahwa program tersebut benar-benar mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional tanpa mengurangi pembiayaan terhadap komponen utama pendidikan.
Namun, apabila pembiayaan MBG justru mengurangi anggaran bagi guru, tenaga kependidikan, bantuan operasional pendidikan, penelitian, beasiswa, ataupun pembangunan sarana pendidikan, maka kondisi tersebut layak diperdebatkan sebagai persoalan konstitusional.
Dalam perspektif hukum tata negara, yang diuji bukan semata-mata legalitas sumber anggarannya, melainkan kesesuaian substansi penggunaannya dengan amanat Pasal 31 UUD 1945.
Ukuran konstitusionalitas
Dengan demikian, ukuran konstitusionalitas Program MBG tidak cukup dinilai dari terpenuhinya alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan.
Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah penggunaan anggaran tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional sekaligus tetap menjaga prioritas pembiayaan terhadap komponen-komponen inti pendidikan.
Program MBG tidak semestinya dijadikan instrumen administratif untuk memenuhi angka 20 persen apabila pada saat yang sama terjadi pengurangan terhadap pembiayaan kebutuhan pokok pendidikan.
Legitimasi konstitusional Program MBG harus diuji berdasarkan manfaat nyata yang diberikannya terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional, tanpa menggeser prioritas anggaran bagi komponen utama penyelenggaraan pendidikan.
Dengan demikian, substansi amanat Pasal 31 UUD 1945 tetap terjaga, yakni memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar mendukung terpenuhinya hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang bermutu.
Referensi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (4).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-III/2005.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-III/2005.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007.
Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini akademik yang disusun berdasarkan pendekatan Hukum Tata Negara melalui penafsiran terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anggaran pendidikan.
Uraian ini tidak dimaksudkan sebagai tafsir resmi yang mengikat, melainkan sebagai kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus ketatanegaraan dan kebijakan publik di Indonesia.
Salam Akal Sehat
